Status Personel

Menentukan status personel

Status personel adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan/diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat dan lembaga-lembaganya.

Status personel ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan bersikap tindak dibidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat diubah atas kemauan pemiliknya.

Isi dan jangkauan status personel ada beberapa pendapat yaitu:

·     

    Konsepsi luas mengartikan status personel meliputi:

1.    Permulaan/lahir dan terhentinya/mati kepribadian

2.    Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum

3.    Perlindungan kepentingan pribadi

4.    Soal-soal yang berhubungan dengan hukum keluarga dan pewarisan

· 

Konsepsi yang agak sempit, seperti yang dianut di Perancis, tidak menganggap sebagai status personel.

1.      Hukum harta benda perkawinan

2.      Pewarisan

3.      Ketidakmampuan bertindak dibidang hukim dan hal khusus

·    Konsepsi yang lebih sempit, sama sekali tidak memasukkan hukum keluarga dan pewarisan dalam jangkauan status personel

Cara menentukan Status personel:

·         Asas Personalitas/kewarganegaraan (lex patriac)

Aliran personalitas: untuk status personel suatu pribadi berlaku hukum nasionalnya, dilihat dari kewarganegaraannya.

·         

     Asas Territorialitas/Domisilli (lex domicilli)

Aliran teritorialitas: status personel suatu pribadi tunduk pada hukum dinegara mana ia berdomisili.

Untuk menentukan status personel dalam bidang hukum perdata internasional yang berlaku di indonesia, sebagaimana yang berlaku di negara-negara Eropa Kontinental (civic law) dianut aliran personalitas atau kewarganegaraan. Sedangkan dinegara-negara Anglo Saxon (common law) diikuti aliran teritorialitas.